Bahas Isu Strategis Daerah, Apkasi se-Indonesia Gelar Rakor Korwil, Apkasi Korwil Maluku Utara Bilang Begini

JAKARTA, JN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang juga Koordinator Wilayah (Korwil) Maluku Utara, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinator Wilayah (Korwil) Apkasi se-Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kapasitas, peran dan fungsi Korwil Apkasi dalam mendukung program strategis organisasi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah kepada seluruh anggotanya di tingkat Provinsi.

Kegiatan Rakor Korwil ini dipimpin langsung Ketua Umum Apkasi, yang juga Bupati Lahat Bursah Zarnubi, didampingi Penasehat Khusus Apkasi, Prof. Ryaas Rasyid, bertempat di kantor Apkasi Jalan Mega Kuningan Barat, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu, (30/07/2025).

Dalam sambutannya Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi mengapresiasi kehadiran para Koordinator Wilayah (Korwil) untuk bersama-sama membahas berbagai isu strategis nasional yang perlu disikapi oleh organisasi.

Bursah Zarnubi yang juga Bupati Lahat ini mengajak kepada seluruh Korwil agar merapatkan barisan dan memberikan kontribusi aktif agar program organisasi ini bisa berjalan dengan baik.

“Peran Korwil sangat penting sebagai kepanjangan tangan organisasi dalam menyampaikan informasi dan melaksanakan program Apkasi di wilayah masing-masing,” ujar Bursah Zarnubi dengan penuh harap.

Sementara itu Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid, dalam rapat memberikan penguatan peran Korwil dengan menekankan bahwa Apkasi memiliki kedudukan sebagai mitra strategis Pemerintah Pusat, sehingga penting untuk selalu berkoordinasi.

Dalam sesi diskusi, Koordinator Wilayah Sumatera Utara sekaligus Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyoroti keterbatasan kewenangan kepala daerah.

“Banyak kewenangan daerah yang kini ditarik ke pusat. Apa yang direncanakan di daerah, justru pusat yang menentukan,” ungkap Asri Ludin.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Deli Serdang ini juga menyinggung permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi yang lolos seleksi paruh waktu.

Menurutnya, status mereka kini menjadi beban Pemerintah Kabupaten, apakah akan dirumahkan atau diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap tergantung pada kemampuan keuangan daerah,”tandas Magister Kedokteran Universitas Sumatera Utara ini.

Sementara itu, Bupati Halmahera Selatan, yang juga Korwil Apkasi Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat lebih memahami kondisi dan kebutuhan riil tiap daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Program prioritas nasional, seperti 12 program utama, seharusnya tidak diberikan secara seragam. Kondisi geografis dan aksesibilitas di wilayah timur seperti kami sangat berbeda,”tutur Bassam.

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya ini menekankan bahwa tantangan transportasi dan jangkauan wilayah di Indonesia Timur perlu menjadi pertimbangan dalam pemetaan program pemerintah pusat. (*)

Editor: Risman Lamitira