TERNATE, JN – Sebanyak 11 anggota Komisi XI (sebelas) DPR RI lakukan Kunjungan Kerja Reses ke Maluku Utara Masa Persidangan II Tahun 2022-2023. Kuker reses akhir tahun ini membahas pertumbuhan ekonomi Malut. Kegiatan dipusatkan di Royal Resto Ternate Jumat, (16/12) yang diketua oleh Wakil Ketua Komisi XI, Achmad Hatari.
Dalam perkenalan awal yang dibuka oleh Achmad Hatari ini menjelaskan, tugas dari Komisi 11 ini adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas dibidang perencanaan pembangunan nasional, perbankkan, keuangan serta lembaga terkait non bank yang bermitra dengan pemerintah.
Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia (BI) Malut, pada Agustus tahun 2022 bahwa perekonomian Maluku Utara pada triwulan ke-2 tumbuh sebesar 27,74 persen.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 27,74 persen di Malut ini terbesar bukan hanya tingkat nasional tapi juga seluruh dunia. Namun perlu diuji adalah apakah ini hanya angka-angka statistik saja atau analisa seperti apa yang dipakai, ataukah memang valid”, ungkap Hatari.
Menurutnya, angka ini sudah sangat tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 28,33 persen. Sementara itu lanjutnya, masyarakat Malut masih menjerit, angka pertumbuhan ini sudah tingkat dunia tapi tidak berbanding lurus.
“Angka pertumbuhan tinggi saat ini tapi faktanya tidak berbanding lurus, masyarakat kita masih miskin tidak mampu menggeser angka kemiskinan kita di maluku utara, untuk itu kita minta dari bank analisanya seperti apa”, katanya.
Sementara itu, Asisten III Sekda Malut, Asrul Gailea memaparkan bahwa Maluku Utara merupakan provinsi paling bahagia ini bisa dilihat dari melimpahnya SDA (Sumber Daya Alam), luas wilayah yang luas didominasi laut memiliki beragam biota laut yang menjanjikan.
“Kita di maluku utara ini banyak sumber dayanya, sebagian besar wilayah laut 71 persen yang memiliki potensi. Selain itu ada 3 kabupaten yang mendominasi pertambangan yakni Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan, namun tingkat kemiskinannya masih tinggi rata-rata diatas 13 persen”, terangnya.
Asrul juga menyentil soal jumlah dana transfer terutama Dana Alokasi Umum ini harus jelas.
“Perlu adanya kejelasan terkait kebijakan Menteri keuangan, dan kita harus tahu kebijakan nasional terkait dengan data ekspor karena kebanyakan kantor perwakilan pertambangan itu hanya ada di Sulawesi Utara dan Jakarta saja, ini juga sulit kita belum mendatanya untuk data ekspor”, ungkapnya.
Jumlah Dana Bagi Hasil dari Minerba untuk Maluku Utara kata Asrul, tahun 2021 hanya 153 Miliar dan didominasi oleh dana bagi hasil minerba itu hanya 82 Miliar, ini sangat kecil sehingga kita perlu adanya kebijakan bagi hasil adanya perubahan kebijakan oleh Menteri Keuangan, kata Asrul lagi.
Selain itu juga, Asrul memberi masukan kepada Komisi XI terkait banyaknya kementerian yang mengurus soal UMKM. Ia meminta agar dikurangi campur tangan menjadi dua kementerian saja sehingga apa yang didapatkan didaerah terutama pelaku UMKM merasakan dampaknya dan juga berimbas pada tupoksi OPD di daerah.
Lanjutnya, ia juga menyampaikan masukan perihal jembatan Temadore terkait dengan anggarannya. Ini bertujuan agar kedua wilayah ini dapat menyatu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah antara Kota Ternate dan Tidore.
Pembahasan terkait tumbuhnya ekonomi di Malut ini, dari pihak perbankkan hadir juga anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Mandiri, BNI, BRI dan BTN, juga menjelaskan beberapa point penting yang mendorong tumbuhnya ekonomi Malut hingga 27,74 persen.
11 anggota DPR RI Komisi XI ini diantaranya ada Marsiaman Saragih dari fraksi PDI-P, Marinus Ghea dari fraksi PDI-P, Satori dari fraksi Nasional Demokrat, Andrias Edisusetyo dari fraksi PDI-P, Hidayatullah dari fraksi PKS, Ahmah Yohan dari fraksi PAN, Ahmad Junaedi Auly dari fraksi PKS dan Masinton Pasaribu dari fraksi PDI-P.
Sementara mitra kerja dari Komisi XI yang hadir adalah dari Departemen Keuangan, Andin Hariyanto Kepala Badan Pendidikan dan Keuangan, Adnan Wimbiyanto Kepala Kantor Pelayanan Dirjen Perbendaharaan Malut, Ardil Windera Pelaksana Tugas Kantor Wilayah Departemen Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Malut, Arif Bintarto Kepala Kantor Wilayah Dirjen Keuangan Sulut, Gorontalo, Maluku dan Malut, Aida Budiman anggota Bank Indonesia, dan sejumlah pejabat perbankkan yang turut serta.
Mengakhiri pembahasan, Hatari mengatakan kepada seluruh mitra kerja agar nantinya laporan perkembangan hasil akhir masing-masing yang belum disampaikan dalam forum tersebut agar bisa disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada Komisi XI yang selanjutnya akan dirampungkan, dievaluasi semua masukan dan saran sebelum diparipurnakan dan disahkan minimal selama masa reses dua minggu hingga satu bulan. (yUn)
