HALSEL, JN – Pemerintahan Bupati H. Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman – Bassam) kembali dibombardir dengan berbagai aksi demonstrasi terkait keputusan hasil sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dinilai menyalahi aturan sehinga menyebabkan konflik di sejumlah Desa.
Aksi ini dilakukan sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Massa aksi menilai keputusan Bupati Usman Sidik tidak adil sebab kebijakannya memenangkan Calon Kades yang kalah di tingkat Desa dan mengalahkan Cakades yang menang diantaranya Desa Lata – Lata Kasiruta Barat, Desa Loit Bacan Barat Utara, Desa Kukupang Kepulauan Joronga dan Desa Lalubi Gane Timur.
Akibat dari keputusan tersebut menyebabkan konflik terjadi di Desa hingga aksi pembakaran sejumlah fasilitas Umum berupa Kantor Desa dan rumah pribadi. Demikian disampaikan sejumlah orator saat menyampaikan orasi di depan tugu Zero Point swering pasar baru Labuha Senin (16/01/2023).
Koordinator lapangan (Korlap) Muhammad Said dalam orasinya meminta Bupati H. Usman Sidik bertanggungjawab atas kebijakan terkait putusan hasil sengketa Pilkades yang memenangkan Cakades kalah dan sebaliknya mengalahkan Cakades yang menang di tingkat Desa.
Lanjutnya, akibat dari kebijakan itu masyarakat merasakan dampak politik di Desa, Olehnya itu massa meminta supaya Bupati segera menyelesaikan konflik agar tidak berkepanjangan.
Dalam orasi tersebut gabungan massa aksi OKP Cipayung menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya, mendesak Bupati segera menyelesaikan konflik di Desa, kemudian meminta memecat Staf Khusus Bidang Hukum, mendesak DPRD mengelar hak angket dan meminta Kapolres membebaskan masyarakat Desa Belang – Belang yang di tahan. (*)
Editor : Risman Lamitira
