Anggaran Tahun 2023 Malut Naik 9,14 Persen, Gubernur Ingatkan APBN dan APBD Diperuntukan Dorong Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

SOFIFI, JN – Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Lc yang didampingi Kepala Kantor wilayah Direktur jendral Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada Bupati/Walikota dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja lingkup Provinsi Maluku Utara, bertempat di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara pada Kamis (15/12/22).

Gubernur Abdul Gani Kasuba saat memberikan sambutannya mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III tahun 2022 mencapai 24,85 persen. Pertubuhhan ekonomi ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di dunia, dan mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

“Salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja Pemerintah” ungkap Gubernur.

Gubernur dua periode ini juga menyampaikan, salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara adalah belanja sektor pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada satuan kerja maupun alokasi dana transfer ke daerah. Hal ini menurutnya, menandakan pentingnya instrumen APBN/APBD dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kondisi perekonomian pada tahun 2023 nanti kata Gubernur, diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. APBN tahun 2023 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan. APBD juga akan mendukung arah kebijakan tersebut.

“saya meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan kepala daerah di Maluku Utara untuk antisipatif dan responsive menghadapi ketidakpastian tersebut” pintahnya.

Terkait dengan pengelolaan alokasi TKD, Gubernur berpesan kepada para bupati dan walikota untuk menggunakan alokasi TKD tahun 2023 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah, dan mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Sebelumnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menyampaikan, di tahun 2023, alokasi anggaran di Maluku Utara meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alokasi belanja negara di Provinsi Malut tahun 2023 kata Adnan, ditetapkan sebesar Rp 16,84 triliun, naik 9,14% dibanding tahun 2022, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 5,02 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 11, 82 triliun.

“mobilisasi dana APBN sebesar Rp16, 84 triliun ke wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini diharapkan dapat turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat” Ungkap Adnan

Untuk diketahui, Anggaran TKD Tahun 2023 tersebut tersebar ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan alokasi sebagaimana berikut:

Provinsi Maluku Utara sebesar Rp2,35 Triliun (naik 12,08%),
Kota Ternate sebesar Rp 843,15 Miliar (naik 1,22%),
Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp927,80 Miliar (naik 8,32%),
Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp1,37 Triliun (naik 76,13%),
Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp779,04 Miliar (turun 3,12%),
Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp929,47 Miliar (naik 4,83%),
Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp1,60 Triliun (naik 11,62%),
Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp855,77 Miliar (turun 11,00%),
Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp816,52 Miliar (naik 6,92%),
Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp723,57 Miliar (turun 6,82%), dan
Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp621,29 Miliar (naik 6,52%).

Rangkaian acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 ini juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satuan Kerja K/L dan pemerintah daerah. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forkopimda Malut dan sejumlah instansi vertikal. (*)