DPRD Halsel Diduga Terlibat Skenario Pinjaman Daerah Rp 150 Miliar

HALSEL, JN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, diduga terlibat dalam skenario pinjaman daerah tahap dua yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel, ke PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) tahun 2018 sebesar Rp 150 Miliar, untuk pembangunan kawasan Saruma Central Bisnis Distrik (SCBD) Tuwokona Bacan Selatan.

Kawasan yang baru selesai dibangun tahun 2020 lalu itu, disinyalir bermasalah diduga fatal, sebagaimana temuan sementara Bupati H. Usman Sidik.

Pasalnya pinjaman senilai Rp150 Miliar itu, seharusnya sudah selesai setoran bunganya beserta setoran modal ke PT SMI menggunakan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dibayarkan setiap tahun sejak tahun 2019 sebesar Rp 40 Miliar.

Akan tetapi kenyataannya setoran bunga pinjaman masih akan terus dibayarkan begitu juga setoran modal pinjaman hingga tahun 2023 mendatang.

” Saya lihat ada kesalahan fatal dalam proses pinjaman daerah Rp 150 Miliar waktu itu, DPRD akan saya mintai keterangan.”ujar Bupati Halsel, H. Usman Sidik, saat dikonfirmasi kepada Jaret News.com, Selasa (08/06/2021).

Usman mengaku akan meminta bukti pandangan seluruh Fraksi di DPRD Halsel, saat menyetujui pinjaman anggaran tersebut, sebab informasi yang di peroleh masa pinjaman itu berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati sebelumnya.

” Saya dapat bocoran bahwa saat itu dalam persetujuan Dewan, masa pinjaman pembayaran bunga dan modal berakhir bersamaan masa jabatan bupati, tapi kenyataan hutang daerah masih tetap terbayar sampai 2023, ini kan aneh.” ungkap Bupati.

Wartawan senior Maluku Utara itu menduga ada permainan dibalik skenario pinjaman, karena itu dirinya akan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pinjaman, jika ditemukan ada kejanggalan dalam proses hutang, maka dirinya akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi.  (*)

Penulis : Tim
Editor    : Risman Lamitira