HWDI dan Pertuni Sampaikan Aspirasi, Ini Respon DPRD Kota Ternate

TERNATE, JN — Organisasi penyandang disabilitas Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate menyerahkan dokumen serta sejumlah aspirasi kepada DPRD Kota Ternate, Selasa (29/9).

Kehadiran organisasi penyandang disabilitas tersebut diterima Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate di ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa sekira 10.30 WIT.

Sejumlah aspirasi disampaikan oleh perwakilan pengurus kedua organisasi penyandang disabilitas, diantaranya terkait permasalahan perubahan data desil, kartu penyandang disabilitas, pelatihan ketenagakerjaan bagi difabel, sekretariat organisasi bagi difabel, serta hak sosial dan hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Pimpinan Komisi III DPRD Kota Ternate, Najib Thalib, memberikan apresiasi kepada komunitas penyandang disabilitas yang datang menyampaikan aspirasi ke lembaga perwakilan rakyat.

Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah baik karena adanya saluran dan kepercayaan agar wakil rakyat dapat mengetahui secara langsung keluhan warga.

“Kami bersyukur komunitas penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga rakyat ini yaitu DPRD, sebagai representasi warga siapapun apalagi yang berkebutuhan khusus yaitu difabel wajib diperjuangkan aspirasinya,” tegas Najib.

Sementara itu, Ketua Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), M. Nisban Muslim, di hadapan perwakilan rakyat menyampaikan bahwa sudah sekian lama aspirasi mereka disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kota Ternate.

Bahkan, lanjut Nisban, pihaknya telah melakukan asesmen terkait pelatihan ketenagakerjaan untuk kebutuhan pelatihan komputer serta tenaga pijat atau refleksi.

“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Ternate mau mendengar aspirasi dan permasalahan kami, ini artinya perwakilan kami di DPRD membuka diri mendengar keluhan kami penyandang disabilitas. Semoga seluruh aspirasi kami dapat dicarikan solusi agar kami bisa mendapatkan hak secara berkeadilan,” tegas Nisban.

DPRD Kota Ternate dalam merespons pertemuan dengan komunitas penyandang disabilitas kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Ternate dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kepala Balai Sentra Wahana Bahagia, perwakilan Kemensos di Provinsi Maluku Utara.

Hasil koordinasi DPRD Kota Ternate yang dilakukan langsung di hadapan perwakilan penyandang disabilitas menghasilkan beberapa kesimpulan dan solusi.

Di antaranya, terkait validasi data desil berdasarkan dokumen Kartu Keluarga. Bagi masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data, diarahkan untuk melakukan sanggahan sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, akan dilakukan pertemuan dengan Balai Sentra Wahana Bahagia, perwakilan Kemensos di Provinsi Maluku Utara, yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan penyandang disabilitas, khususnya terkait pelatihan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak sosial serta kesetaraan. (DAR)