Pemkab dan DPRD Halsel Usul 13 Ranperda Dibahas di Tahun 2024

HALSEL, JN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halsel, menggelar rapat paripurna ke 33 masa persidangan III tahun 2023 dalam rangka penyampaian dan penetapan Program Pemebentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Halsel tahun 2024.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Halsel Muslim Hi. Rakib, didampingi Ketua DPRD Muhlis Jafar dan Wakil Ketua Umar Hi. Soleman.

Turut hadir dalam kempatan itu Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, Forkopimda dan para pimpinan OPD di Lingkup Pemkab Halsel, bertempat di ruang sidang kantor DPRD Halsel Senin (27/11/2023).

Dalam kesempatan itu total ada 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang di usulkan pada tahun ini untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akan di bahas pada tahun 2024 mendatang.

Dari 13 Ranperda yang di usulkan, tercatat ada 9 yang menjadi hak inisiatif DPRD yakni, Ranperda Dewa Wisata, Ranperda Pembangunan Desa, Ranperda Pengelolaan Keuangan Desa, Ranperda Peraturan dan Kesehatan Hewan, Ranperda Marabose Festival, Ranperda Program Cadangan Pangan, Ranperda Pengadaan Barang dan Jasa, Ranperda Pemanfaatan Bantuan Tosgar serta Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Orang Gila.

Sementara itu 4 Ranperda diantaranya merupakan usulan inisiatif Pemkab Halsel, meliputi Ranperda Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, Ranperda Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampuh dan Ranperda Bantuan Pernyataan Modal Untuk Bank BPRS Saruma.

Ketua Bapemperda Rustam Ode Nuru, mengatakan usulan 13 Ranperda ini merupakan kesepakatan dalam penyusunan Propemperda tahun 2024 hang di tetapkan bersama -sama antra DPRD da  Pemkab Halsel sebagai wujud keseriusan dan kebersamaan yang tercipta antara Legislatif dan Eksekutif.

Disamping itu lanjut Wakil rakyat asal Partai Golkar itu bahwa Ranperda juga sebagai upaya memajukan kehidupan masyarakat , menciptakan ketertiban umum dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Dalam ketentuan itu usulan Ranperda di sampaikan sebelum dilakukan persetujuan APBD pokok tahun 2024 dan ini kemudian akan di bahas menyusul.”kata Utam biasa disapa.  (*)

Editor: Risman Lamitira