HALSEL, JN – Fenomena menguatnya isu SARA dalam beberapa peristiwa konflik sosial di Maluku Utara belakangan ini perlu dibaca secara lebih kritis dan mendalam. Alih-alih melihatnya sebagai konflik yang secara inheren berbasis agama, terdapat indikasi kuat bahwa narasi keagamaan justru dikonstruksi dan diproduksi dalam proses eskalasi konflik tersebut.
Dalam kerangka pemikiran Noam Chomsky, situasi ini dapat dipahami melalui konsep manufacturing consent, yaitu bagaimana opini publik dibentuk melalui proses produksi informasi yang tidak netral. Konflik yang pada mulanya bersifat lokal baik itu persoalan sosial, ekonomi, maupun insiden personal dapat mengalami transformasi makna ketika direpresentasikan dalam ruang publik, khususnya melalui media sosial.
Transformasi ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan melalui seleksi, penekanan, dan pengulangan informasi tertentu yang menonjolkan aspek identitas, terutama agama. Akibatnya, publik tidak lagi merespons fakta objektif, tetapi versi realitas yang telah direkonstruksi sedemikian rupa untuk memicu emosi kolektif.
Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai akselerator. Kecepatan distribusi informasi tidak diiringi dengan verifikasi yang memadai, sehingga membuka ruang luas bagi distorsi dan simplifikasi. Narasi yang paling emosional bukan yang paling akurat cenderung menjadi dominan.
Sementara itu, melalui perspektif Michel Foucault, fenomena ini dapat dibaca sebagai operasi kekuasaan melalui diskursus. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk represif, melainkan bekerja secara produktif dengan membentuk cara pandang, kategori berpikir, dan batas-batas pemaknaan.
Dalam kasus Maluku Utara, diskursus yang berkembang cenderung mengarahkan publik untuk memahami konflik dalam kerangka “agama versus agama”. Ketika kerangka ini telah diterima secara luas, maka alternatif penjelasan seperti faktor ekonomi, politik lokal, atau dinamika sosial menjadi terpinggirkan atau bahkan tidak terlihat.
Dengan kata lain, yang sedang dipertarungkan bukan hanya konflik di lapangan, tetapi juga definisi tentang konflik itu sendiri.
Dampak dari dominasi diskursus berbasis identitas ini sangat signifikan. Pertama, ia berpotensi memperluas skala konflik dari yang semula terbatas menjadi lebih luas dan melibatkan kelompok yang sebelumnya tidak terkait langsung. Kedua, ia memperdalam polarisasi sosial dengan membangun batas-batas “kita” dan “mereka” secara kaku. Ketiga, ia mengaburkan akar persoalan yang sesungguhnya, sehingga penyelesaian yang diambil cenderung tidak menyentuh sumber konflik.
Lebih jauh, reproduksi narasi SARA secara terus-menerus dapat menciptakan kondisi di mana masyarakat menjadi rentan terhadap mobilisasi berbasis emosi. Dalam situasi seperti ini, rasionalitas publik mengalami erosi, digantikan oleh reaksi-reaksi instan yang didorong oleh sentimen identitas.
Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa tidak setiap konflik yang melibatkan kelompok berbeda dapat serta-merta dikategorikan sebagai konflik agama. Pelabelan semacam itu bukan hanya simplistik, tetapi juga berpotensi memperparah keadaan.
Upaya meredam konflik di Maluku Utara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata. Diperlukan juga intervensi pada level narasi, yaitu dengan mendorong produksi informasi yang lebih akurat, proporsional, dan tidak eksploitatif terhadap isu identitas.
Selain itu, literasi media masyarakat menjadi kunci penting. Kemampuan untuk memilah informasi, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi merupakan fondasi utama dalam mencegah eskalasi konflik berbasis narasi.
Pada akhirnya, menjaga kohesi sosial di wilayah yang majemuk seperti Maluku Utara bukan hanya soal meredam konflik yang tampak, tetapi juga soal mengelola cara masyarakat memahami konflik itu sendiri.
Karena dalam banyak kasus, konflik tidak membesar karena peristiwanya, melainkan karena cara ia diceritakan.(*)
Penulis : Aburizal Kamarullah
(Pengiaat Literasi & Penulis Opini Publik)
