Serap Aspirasi Di Halsel, Wakil Ketua DPRD Malut Temui Masyarakat Tamansari, Marabose dan Pasimbaos

HALSEL, JN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, M. Rahmi Husen, S.Sos, M.Si, kembali menemui masyarakat tiga Desa di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kehadiran Wakil Ketua DPRD asal Partai Demokrat sejak Kamis (22/09/2022) itu dalam rangka kegiatan Reses untuk menyerap sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Ketiga Desa yang didatangi wakil rakyat asal Guruapin Kayoa itu yakni Desa Marabose Bacan, Desa Amasing Kota Barat dan Desa Pasimbaos Kecamatan Botanglomang.

Untuk Desa Marabose aspirasi yang disampaikan masyarakat setempat bervariasi sesuai kebutuhan diantaranya terkait akses jalan produksi sepanjang 4 kilo meter agar dilapen.

Pasalnya menurut warga akses jalan tersebut penting bagi petani dalam rangka permudah pengangkutan hasil pertanian salah satunya Kopra.

Mereka juga meminta bibit tanaman bulanan seperti Cabe dan Tomat untuk ditanam.

“Saya juga ada bantu uang tunai untuk rehap bangunan masjid serta mendukung tim pemuda Marabose pada pertandingan sepak bola Bupati Cup Oktober mendatang.”ungkap Wakil Ketua DPRD Malut M. Fahri Husen kepada JaretNews.com, Jum’at (23/09/2022).

Politisi Partai Demokrat itu juga mengaku melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Tamansari Amasing Kota Barat Kamis malam, Desa dengan mayoritas warga adalah nelayan itu lebih fokus pada infastruktur berupa beronjong air kali, kemudian talud penahan ombak dan swering pantai.

Warga Tamasari juga mengeluhkan akses jalan raya dari arah kesultanan Bacan hingga menunju Desa Tamansari selama ini dalam keadaan rusak parah, padahal itu merupakan akses jalan Provinsi.

“Kalau di Desa Tamansari masyarakat meminta untuk dibelikan Kursi sebanyak 100 buah, Insya Allah akan saya penuhi.”tandas Bang Naid sapaan akrab mantan Ketua KPU Malut itu.

Lanjut dia di Desa Pasimbaos Botanglomang, masyarakat mengeluhkan kondisi bangunan Masjid yang sampai hari ini belum tuntas, begitu juga dengan kondisi rumah warga sebagian besar tidak layak huni agar dibantu Pemerintah Provinsi.

“Padahal setiap tahun ada alokasi anggaran di Pemerintah Provinsi untuk bantuan pembangunan rumah ibadah, ini mestinya di minta, begitu juga bantuan rumah tidak layak huni.”beber wakil rakyat tiga periode itu seraya mengaku akan melanjutkan pertemuan dengan masyarakat Desa Papaloang dan beberapa Desa di Makian Kayoa.

Mantan Ketua KPU Maluku Utara itu mengakui, untuk menenuhi permintaan masyarakat tidak sepenuhnya dapat selesai dalam satu tahun anggaran menginggat keterbatasan anggaran meski begitu dia bilang seluruh usulan menjadi aspirasi akan ditampung dan di perjuangkan nantinya di tahun depan. (*)

Editor : Risman Lamitira