Soal Ketidakhadiran Bupati di Paripurna, Ini Tanggapan Fraksi Gerindra

LABUHA, JN – Ketidakhadiran Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba pada rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi fraksi atas Laporan Keteranggan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019, Senin (13/7/2020), yang sempat diprotes sejumlah anggota DPRD Halsel, dinilai tidak menyalahi ketentuan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Halsel, Masdar Karim mengatakan, tidak ada masalah dalam paripurna meski tanpa Bupati. Sebab dalam rapat tersebut sudah diwakili Wakil Bupati. Karena dalam istilah Pemerintahan, yang dimaksud Pemerintah Kabupaten tidak hanya Bupati tapi didalamnya termasuk Wakil Bupati. “Dalam UU otonomi daerah, dalam kontes roda pemerintahan derah itu tidak mutlak atau ansi dipimpin oleh Bupati namun jika Bupati berhalangan atau tidak ada maka diwakili oleh Wakil, jadi tidak ada masalah.”kata Masdar menanggapi protes dari beberapa anggota DPRD Halsel pada paripurna tersebut.

Pandangan yang sama juga disampaikan anggota fraksi Gerindra, Ruslan Muchdar. Dia menjelaskan, dalam PP nomor 12 tahun 2018 sebagaimana dijabarkan dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD itu wajib bagi bupati hadir pada paripurna pengambilan keputusan dalam hal ini persetujuan pengesahan Perda. Namun jika agenda paripurna biasa salah satunya penyampaian seperti ini cukup di hadiri oleh Wakil Bupati.

“Tidak ada masalah, kan sudah ada Wabup yang hadir.”tegas Ruslan. Karena itu, fraksi Gerindra pun meminta pimpinan rapat tetap melanjutkan paripurna tanpa harus menunggu kehadiran Bupati.

Ketidakhadiran Bupati Halsel pada rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Halsel, Muhlis Jafar itu sempat mendapat protes dari sejumlah anggota DPRD Halsel.

Salah satunya datang dari anggota DPRD dari PKB Safri Talib. Safri yang juga Ketua Fraksi PKB itu mengatakan, sudah beberapa kali agenda paripurna tidak dihadiri bupati. Karena itu pihaknya meminta agar rapat ditunda sampai ada kejelasan dari Bupati. “Kita tidak mau kebiasaan lama terulang di periode ini, makanya DPRD harus tegas.”tukasnya.

Protes yang sama juga datang dari Sekretaris Fraksi Golkar, Sagaf Hi Taha. “Pimpinan yang terhormat kami minta supaya sidang paripurna di tunda ,menunggu kehadiran Bupati.”ujarnya.
Meski sempat diskorsing, rapat Paripurna tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. (One)