Soal Pembangunan Infrastruktur Jalan Pulau Makian, Ini Ketegasan DPRD Halsel

HALSEL, JN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat dalam segala aspek kebijakan termasuk Insfrastruktur baik jalan maupun lainnya.

Penegasan itu disampaikan DPRD, menyikapi aksi puluhan massa yang terdiri dari Mahasiswa dan masyarakat terkait progres pembangunan jalan lingkar pulau Makaian di Kantor Bupati dua hari lalu.

DPRD Halmahera Selatan mengaku akan tetap dan selalu  bersama memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya penuntasan pekerjaan jalan lingkar pulau Makian.

“Soal pembangunan infrastruktur jalan lingkar maupun lainnya di Makian Kayoa (Makayoa) DPRD Halmahera Selatan berkomitmen mengawal sampai tuntas dan selalu bersama rakyat,”ungkap Ketua DPRD Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad, kepada Wartawan Kamis (08/05/2025).

Wakil rakyat dua periode itu bilang pihaknya mendukung aspirasi yang disampaikan para pendemo.

Meski demkikian, pihaknya meminta supaya aspirasi para pendemo disampaikan secara baik, santun dan tidak anarkis.

Selaku Pimpinan DPRD Halmahera Selatan, juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang menerima serta merespon dengan baik tuntutan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar pulau Makian.

“Perlu saya luruskan bahwa jalan lingkar pulau Makian akan tetap dituntaskan oleh Pemkab Halmahera Selatan,”ucap Hj. Salma Samad.

Hanya saja lanjut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang bahwa kelanjutan pembangunan  jalan lingkar tersebut disesuaikan dengan kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bassam – Helmi yang mengunakan sistem Zonasi.

Dimana untuk sekarang tahun 2025 Pemkab Halmahera Selatan fokus pembangunannya diarahkan ke Zona I  atau Dapil I Bacan.

Sedangkan untuk Zona II Makian Kayoa (Makayoa) fokus pembangunan di laksanakan pada tahun 2026 mendatang.

“Sebenarnya bukan tidak dilanjutkan tetapi kebijakan pembangunan Infrastruktur pasangan Bassam – Helmi menggunakan sistem Zonasi atau per Zona sehingga setiap Dapil harus menunggu giliran,”terang Ketua DPRD itu.

Masih Hj. Salma bilang sistem Zonasi diterapkan agar pembangunan di Halmahera Selatan dapat dilaksanakan secara merata, dan asas manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Karena selama ini lanjut dia mengaku kebijakan pembangunan tidak dilakukan secara baik atau terpisah – pisah sehingga hasilnya tidak terlihat nyata.

“Kali ini dibawah kepemimpinan Bupati Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, sistem pembangunan di Halmahera Selatan diubah per Zonasi, ini supaya hasil dari pembangunan dapat terlihat nyata karena terfokus disatu titik,”tutur Salma Samad.

Terkait kebijakan ini, DPRD Halmahera Selatan berkomitmen akan mengawal proses ini dilapangan agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Halmahera Selatan.  (*)

Editor : Rismqn Lamitira