Bekerja Tanpa Data, Kinerja OPD Ini Disoal DPRD Halsel

HALSEL, JN – DPRD Halsel mempersoalkan Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Fadli Hi. Kader, S.P.

Mantan Plt Kepala Dinas Perkim ini dinilai sangat parah dalam melaksanakan tugas, sebab sudah setahun lebih melaksanakan tugas hingga saat ini dinilai tidak mampu memberikan gambaran data yang akurat terkait program Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi), tentang pembangunan berbasis sitem zonasi yang diusung pasangan Senyum Humanis ini.

Raport merah ini diberikan khusus kepada Kepala Bappelitbangda Fadli Hi. Kader oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan sebagai bahan evaluasi Bupati dan Wakil Bupati terhadap kinerja bawahannya.

“Jujur saja kami (DPRD, Red) sangat setuju dengan program pak Bupati tentang pembangunan berbasis zonasi, tetapi pihak Bappelitbangda atau Bappeda ini tidak mampuh menyajikan data yang jelas dan akurat sehingga membuat kebijakan ini menjadi tak jelas arahnya karena tidak adanya data,”ujar Anggota DPRD Halmahera Selatan asal Fraksi Partai Golkar, Hi.Sagaf Hi. Taha saat menyampaikan interupsi kepada Bupati Bassam Kasuba saar sidang paripurna persetujuan APBD 2026, di gedung DPRD, Sabtu (29/11/2025), tadi malam.

Politisi Partai Golkar ini secara lantang dan tegas bilang bahwa pembangunan berbasis zonasi tujuannya adalah membangun secara spesifik kebutuhan masyarakat di setiap Kecamatan dan wilayah, akan tetapi, sejauh ini dari hasil evaluasi DPRD Halmahera Selatan belum mendapatkan data yang jelas terkait dengan kebutuhan – kebutuhan spesifik di masing – masing wilayah yang dibutuhkan.

“Saya kira Bappelutbangda harus mampu menyiapkan basis data yang jelas terhadap konsep pembangunan berbasis zonasi, baik itu data demografi, data spasial maupun data sektoral, karena pembangunan sistem zonasi bukan bicara soal membangun jalan dan jembatan, tetapi juga berbicara tentang multi sektor yang berimbas pada kebutuhan dan kemajuan daerah,”ungkap Sagaf.

Sagaf menambahkan, data data multi sektor sangat penting disajikan oleh Bappelutbangda karena jika data ini tidak disajikan secara detail dan komprehensif, maka konsekuensinya adalah masing -masing OPD menjalankan program hanya secara sektoral.

“Kalau sampai OPD ada yang bekerja tanpa data yang jelas dan akurat maka kami pastikan apa yang menjadi harapan Visi Misi saudara Bupati dan Wakil Bupati tidak akan bisa berjalan, sebab mereka (Pimpinan OPD. red) tidak mampu menterjemahkannya karena keterbatasan kemampuan alias lemah,”katanya. (*)

Editor: Risman Lamitira