Bupati Bassam Kasuba Hadiri Rakornas PB di Bandung, Ini Pesan Wapres RI

BANDUNG, JN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, hadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertempat di Pullman Bandung Grand Central pada Rabu, (24/04/2024).

Rakornas yang mengusung tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana”, ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden ke 13 Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, dihadiri seluruh Kepala Daerah.

Dalam Pidatonya Wapres RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, menyampaikan 5 arahan kepada seluruh pemangku kepentingan, pertama terkait Mengembangan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan Teknologi dan inovasi guna memantau potensi bencana, serta mengembangkan sistem peringatan dini, dan meningkatkan kapasistas mitigasi bencana.

Kemudian Kedua, melakukan pemetaan resiko bencana secara tepat dan valid guna mengendalikan resiko bencana yang ada dan mengurangi timbulnya resiko bencana baru.
Ketiga, memperkuat pelayanan kebencanaan, serta Keempat, menerapkan kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana penting untuk memastikan pembagian peran pusat dan daerah secara proporsional guna membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat serta mengurangi resiko di masa bencana.
Dan Kelima adalah menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.

Lanjut dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga menyebutkan, Indonesia sebagai Negara yang memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana sepanjang tahun 2023.

Mantan Ketua MUI itu bilang tercatat ada 5.400 kejadian bencana di Indonesia, yang didominasi oleh bencana meteorologi. Dimana banyak Kabupaten/ Kota se Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi, sehingga  menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. 

Lebih lanjut Wapres meminta kepada segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana. (*)

Editor : Risman Lamitira