Dinilai Tak Layak Lagi, Gubernur Sherly Diminta Copot Kadis Kominfosan Provinsi Malut

SOFIFI, JN – Minimnya fasilitas di ruang kerja tentu saja berpengaruh pada aktifitas perkantoran, terutama para staff atau pegawai. Untuk menguatkan semangat kinerja pegawai, sarana perkantoran sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan.

Kondisi ini terjadi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) provinsi Maluku Utara. Betapa tidak, sarana yang ada di ruangan dinas ini sangat minim bahkan meja, kursi maupun AC tak layak digunakan dan merupakan hibah dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) beberapa tahun lalu.

Ketua LSM Pemuda Solidaritas Merah Putih Malut, Mudatsir Ishak menyebut, Iksan RA. Arsad selama menjabat Kepala Dinas tidak ada pembaharuan di internal OPD.

“Selama menjabat 4 tahun ini sama sekali tidak ada pembaharuan diinternal diskominfo, fasilitas pendukung staff dan pegawainya saja menggunakan hibah dari dinas lain, inikan perlu dipertanyakan kenapa tidak ada peningkatan kinerja OPD ini”, katanya kepada awak media, Jumat (13/06).

Ia juga mengatakan, sarana kantor masing-masing OPD sudah diatur dalam APBD.

“Semua OPD inikan sudah diatur sarananya dalam APBD, tapi kalau selama 4 tahun ini tidak ada pembaharuan apalagi pengadaan maka ini perlu dipertanyakan apa yang dilakukan kadis selama ini, kalau menjabat hanya untuk mencari keuntungan pribadi maka sebaiknya didepak saja agar tidak membebani pemerintahan saat ini”, ungkap Mudatsir.

Atas penilaian ini, LSM Pemuda Solidaritas Merah Putih meminta Gubernur Sherly Laos mencopot Kadis Kominfosan Malut, karena dinilai tidak becus mengurus OPD selama menjabat.

“Kami minta Gubernur copot saja kadis yang menjabat bertahun-tahun tapi tidak ada kemajuan di internal OPD. Sarana dan prasarananya saja tidak didukungnya apalagi yang lainnya, tentu tidak akan sejalan dalam menjalankan birokrasi”, tambahnya lagi.

Sementara itu, salah satu sumber di internal Kominfosan yang namanya enggan disebut mengatakan, saat ini jumlah pegawai berjumlah lebih dari 60 orang termasuk tenaga honorer. Sarana meja dan kursi yang selama ini ada cuma tersedia 28 buah itupun banyak yang tak layak, dan pendingin ruangan (AC) hanya ada diruangan Kadis, Sekretaris dan ruang server.

Mudatsir juga menegaskan tidak ada cara lain kecuali dicopot. Pengadaan meubelair kantor itu kebutuhan OPD dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia juga menilai Iksan tidak memiliki kemampuan menjadi pemimpin karena itu perlu segera diganti. (yUn)