Categories: Daerah

Dukung Percepatan Pemekaran Daerah, Ini Yang Dilakukan Bupati Bassam Kasuba

JAKARTA, JN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, mendukung penuh pemekaran wilayah Obi dan Kota Bacan menjadi daerah otonomi baru.

Keseriusan Bupati termuda di wilayah Maluku Utara ini mendorong percepatan pemekaran Obi dan Bacan terlihat jelas setelah beberapa kali menemui Pemerintah Pusat.

Terbaru Bupati kelahiran Islamabad Pakistan itu menemui Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Kemendagri, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, dalam rangka membicarakan percepatan pemekaran Obi dan Kota Bacan.

Kunjungan tersebut sekaligus silaturahmi dan berdiskusi terkait isu strategis, berlangsung di Kantor Kemendagri.

Dihadapan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Kemendagri, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Bupati Bassam Kasuba mengungkapkan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi dan Kota Bacan, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama.

Namun karena adanya Moratorium atau penundaan oleh Pemerintah Pusat maka belum bisa direalisasikan.

Padahal Kabupaten Halmahera Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Maluku Utara, mencakup sekitar sepertiga wilayah provinsi dengan 30 Kecamatan dan 249 Desa.

Dengan kendala rentang kendali menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan, sehingga percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Hal ini terutama dirasakan di kawasan Obi, yang memiliki proyek strategis nasional di sektor pertambangan, serta di kawasan Bacan dan Kepulauan Gane.

Karena selaku orang nomor satu di daerah, merasa penting untuk ketiga kawasan tersebut layak untuk menjadi daerah otonom baru termasuk Gane.

“Kedatangan saya menemui Kemendagri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah lama dinantikan, yaitu menjadikan beberapa kawasan sebagai kabupaten/kota otonom baru, bertujuan untuk mengatasi masalah rentang kendali dan mempercepat pembangunan yang lebih merata, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat,” ungkap Bupati Bassam Kasuba.

Sementara itu Plh. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kemendagri, Irma Yuanita, menyambut baik upaya Bupati Bassam Kasuba.

Dia memberikan apresiasi kepada Bassam Kasuba selaku kepala daerah yang peduli terhadap nasib masyarakat kedepan.
Irma Yuanita bilang Kemendagri menerima semua usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) termasuk Obi dan Bacan untuk dikaji lebih lanjut sesuai ketentuan.

Namun, lanjut dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, kecuali untuk daerah dengan status otonomi khusus.

Orang penting di Kemendahri ini mencatat bahwa calon DOB dari Halmahera Selatan, yakni Kabupaten Kepulauan Obi dan Kota Bacan, telah terdaftar di pusat.

Meski demikian, data usulan tersebut masih mengacu pada aturan lama dan perlu diperbarui sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bassam optimis, dengan persiapan yang matang, calon daerah otonom baru di Halmahera Selatan siap diajukan ketika moratorium pemekaran dicabut oleh pemerintah pusat. (*)

Editor : Risman Lamitira

Redaksi

Recent Posts

Borong Dua Gol, Arwin Ardiansyah Bawa KJH FC Lolos 16 Besar PWI CUP Halsel

HALSEL, JN - KJH Fc berhasil meraih kemenangan penting usai menundukkan PCI dengan skor 2-1…

2 bulan ago

Reaksi dan Pro Kontra Pengalihan Lapak Buah kedalam Terminal Gamalama Ternate

TERNATE, JN - Pemerintah Daerah Kota Ternate berencana menata kembali pedagang buah yang ada di…

2 bulan ago

Diduga Penyalahgunaan Wewenang, Kades Terpilih Desa Ini Diadukan DPD LPP Tipikor

HALTENG, JN - Keterlibatan Calon Kepala Desa (Cakades) dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di…

2 bulan ago

Gubernur Sherly Tunjuk Mantan Pejabat Di Halsel Jadi Plt Kadis DKP, Termasuk Plt Di Dinas Pertanian

SOFIFI, JN - Tak butuh waktu lama, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos tunjuk Kadri La…

2 bulan ago

Data Tak Valid, DPRD Halteng Desak Pemda Cabut Izin Operasional SPBU Ini.

HALTENG, JN - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah digelar diruang sidang paripurna…

2 bulan ago

Alasan Efisiensi Anggaran, Dispora Halteng diduga Lepas Tanggungjawab Atlet Porprov

HALTENG, JN - Persiapan atlet asal Kabupaten Halmahera Tengah untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Tingkat…

2 bulan ago