Pemerintah, KPU dan DPR Belum Bahas Anggaran, Ini Ketegasan Mendagri Soal Pemilu 2024

JAKARTA, JN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penegasan soal pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan tetap sesuai jadwal seperti hasil kesepakatan pemerintah dan DPR.

Menteri Tito enggan memberikan komentar terkait wacana tunda pemilu yang terus diperbincangkan.

“Kami melihat kemarin, hasil rapat kami di Komisi II, kan sudah ditetapkan tanggalnya,” Ujar Tito di kantornya, Jumat, 18 Maret 2022, seperti dilansir Tempo.co.

Munculnya wacana penundaan Pemilu 2024, Mendagri juga tidak bersedia berkomentar banyak. “Saya hanya sampaikan itu,” singkatnya.

Pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menyepakati jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti. Namun, belakangan muncul wacana supaya pesta demokrasi itu ditunda.

Mencuatnya wacana itu berawal dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang ikut menyetujui ide itu.

Walaupun suara penentang wacana itu lebih kencang, para pengusung tampaknya enggan mundur. Terakhir Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mendukung ide dimaksud.

Presiden Jokowi pun tidak secara tegas menolak ide itu. Presiden hanya menyatakan akan tunduk pada konstitusi.

Sontak saja membuat banyak kalangan meminta Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap keberlangsungan Pemilu 2024. Karena hingga kini, anggaran Pemilu 2024 belum juga dibahas oleh pemerintah, KPU dan DPR.

Jokowi pun sesuai jadwal baru akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih pada 11 April 2022 mendatang.

Pelantikan komisisioner KPU dan Bawaslu baru itu dianggap sangat mepet waktunya. Pasalnya, tahapan Pemilu 2024 sudah harus dimulai pada Juni 2022 nanti.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi ke daerah-daerah supaya persiapan untuk Pemilu 2024 tak terganggu dengan keriuhan politik di Jakarta. Mahfud sempat menyatakan dirinya mendapat mandat dari Jokowi agar pesta demokrasi lima tahunan itu digelar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. (Red)