Rapat Banggar Batal Karena Tiga Pimpinan DPRD Halsel Tak Masuk Kantor, Anggota ‘Saling Lempar’

HALSEL, JN – Tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara,  yakni Ketua Muhlis Jafar (NaDem), Wakil Ketua satu Umar Hi. Soleman (Golkar) dan Wakil Ketua dua Muslim Hi. Rakib (PKB) tidak masuk kantor pada Senin (18/04/2022).

Ketidak hadiran ketiga unsur pimpinan Dewan itu mengakibatkan agenda rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama pihak  Perusahaan Tambang di Obi batal dilaksanakan.

Rapat yang  berlangsung Senin tadi sore tanpa pimpinan Dewan itu mengambil tempat di ruang rapat Banggar, terpaksa dibuka oleh Ketua Komisi II, Gufran Mahmud, padahal sebenarnya bukan anggota Banggar, namun kemudian kembali menutup rapat.

Dalam kesempatan itu hadir sejumlah Anggota Banggar diantaranya, Idrus Asegaf kemudian Safri Thalib, Nico Kurama dan Rustam Ode Nuru, akan terapi keempat anggota Banggar ini kemudian saling lempar dan menolak berkomentar saat ditanya wartawan terkait ketidak hadiran Ketiga Pimpinan DPRD Halsel.

Angota Banggar DPRD Halsel Safri Thalib yang juga Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat dikonfirmasi JaretNews.com, menolak berkomentar.

“Saya no comen kalau ditanya soal ketidak hadiran pimpinan Dewan.”tutup Safri.

Pernyataan serupa juga disampaikan Anggota Banggar Nico Kurama dan Rustam Ode Nuru, wakil rakyat asal Dapil Obi ini menolak berkomentar meminta supaya ditanyakan langsung ke Ketua Komisi II Gufran Mahmud.

Sementara itu Anggota Banggar lainya  Idrus Asegaf mengaku rapat sempat dibuka namun ditutup karena tidak ada Pimpinan.

Ketua Komisi II, DPRD Halsel, Gufran Mahmud, mengatakan bahwa dirinya hanya berinisiatif membuka rapat Banggar karena setelah itu langsung ditutup.

“Saya bukan angota Banggar, hanya berinisiatif buka saja.”beber Wakil rakyat tiga periode itu.

Anggota dewan asal Dapil Makayoa itu bilang bahwa rapat Banggar bersama perwakilan Perusahaan Tambang itu  membahas masalah Pendapatan Asli Derah (PAD) terkait dengan penundaan pembayaran pajak restoran ketering atau tataboga milik Perusahaan.

“Ada 8 perusahaan yang memiliki Restoran, 3 diantarnya sudah membayar pajak namun sisahnya masih menunggak, ini yang rencana mau dibicarakan bersama namun ditunda.”tutup Politisi Golkar itu. (*)

Editor : Risman Lamitira