Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Constitution Disobedience “Pembangkangan Konstitusi”

Dr Fahri Bachmid SH MH, Pakar Hukum Tata Negara

Sudut Pandang

Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Constitution Disobedience “Pembangkangan Konstitusi”

01/03/2022

Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. (Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia) Penundaan Pemilu, yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan jabatan publik ...

Jaga Stabilitas Ketahanan Pangan, BI Dorong Penguatan Pada Sektor Ini

Diam di Atas Laut Halmahera, Kita Belajar Sejarah Sambil Menjaga Alam

Mengasah Karya Jurnalistik Dengan AI, BI Gandeng Media Gelar Capacity Building Di Pulau Meti

Borong Dua Gol, Arwin Ardiansyah Bawa KJH FC Lolos 16 Besar PWI CUP Halsel

Reaksi dan Pro Kontra Pengalihan Lapak Buah kedalam Terminal Gamalama Ternate

Diduga Penyalahgunaan Wewenang, Kades Terpilih Desa Ini Diadukan DPD LPP Tipikor

Gubernur Sherly Tunjuk Mantan Pejabat Di Halsel Jadi Plt Kadis DKP, Termasuk Plt Di Dinas Pertanian

Data Tak Valid, DPRD Halteng Desak Pemda Cabut Izin Operasional SPBU Ini.

Alasan Efisiensi Anggaran, Dispora Halteng diduga Lepas Tanggungjawab Atlet Porprov

Putra-Putri Pulau Obi yang Menjadi Tuan Rumah di Industri Nikel

Sudah Miliki RDTR Namun Tata Kota Halteng Belum Optimal, Perlu Sosialisasi Intens Termasuk Peran Media

Sukses Gelar Pilkades, Desa Di Halteng Ini Pertama Kali Dipimpin Perempuan

Tag: Hukum tata Negara

Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Constitution Disobedience “Pembangkangan Konstitusi”

Fahri Bachmid : Problematis Bagi Pemerintah dan DPR Menyelesaikan Perbaikan UU Cipta Kerja, Jika Metode Omnibus Law Tidak dipositifkan dalam UU