HALSEL, JN – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Rusihan Jafar – Muhtar Sumaila (Rusihan – Muhtar) diduga telah membohongi masyarakat Halmahera Selatan dengan menyajikan survey ‘abal – abal’ atau Hoax dengan mencatut nama Kompas, yang merupakan salah satu Media terpercaya Nasional.
Pada survey yang dinilai hoax itu, kandidat nomor urut 2 di Pilkada Halmahera Selatan yakni Rusihan Jafar-Muhtar Sumaila disebut memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 52,4 persen, disusul paket Bahrain Kasuba – Umar Soleman 20,4 persen, kemudian Pasangan Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin 18, 9 persen dan Jasri Usman – Muhlis Jafar diposisi terakhir dengan perolehan paling terendah yakni 6,2 persen.
Sementara hasil survei di Kota Ternate juga demikian pasangan Syahril Abdurradjak-Makmur Gamgulu unggul 48,9 persen, Tauhid Soleman-Nasri Abubakar 20,7 persen Erwin Umar-Zukifli Umar 25,6 persen dan Santrani Abusama-Bustamin Abdul Latif terendah diangka 11,5 persen.
Dan ternyata hasil poling ini adalah Hoax atau bohong sebagaimana disampaikan pihak Litbang Kompas sendiri.
Pihak Harian Kompas mengatakan, adanya konten di berbagi media online Maluku Utara terkait hasil survei elektabilitas Pilwako Ternate dan survei kepemimpinan Halmahera Selatan oleh Tim Litbang Kompas bahwa hal itu tidak benar.
“Waspada hoaks. Kami masih menelusuri pencatutan logo Kompas Data tersebut.” tulis pihak Harian Kompas, sebagaimana dilansir radarmalutcom, Jumat (04/10/2024).
Imbauan ini sudah diterbitkan di seluruh platform Harian Kompas dan telah disebarkan juga di media.
Meski begitu berbagai kalangan mendesak agar pihak Kompas mengambil langkah hukum sebagai pembelajaran penting dan penyelamatan demokrasi.
Sebab Survey sebagai kegiatan ilmiah harus mengandung nilai kebenaran dan tidak bisa dibajak dalam bentuk kebohongan guna kepentingan politik semata. Selain itu, langkah hukum juga dalam rangka menyelamatkan demokrasi.
Survey pada momentum politik Pemilu dan Pilkada dicurigai sebagai alat kampanye guna mendongkrak popularitas dan elektabilitas calon tertentu yang elektabilitasnya masih rendah. Survey hoax itu diharapkan mempengaruhi persepsi publik agar mengalihkan dukungan kepada calon Kepala Daerah yang memiliki elektabilitas tinggi versi survey hoax tersebut.
“Kompas sebagai media terkemuka dan terpercaya nasional dengan idiologi jurnalisme yang kuat harus mengambil langkah hukum yang diperlukan guna menyelamatkan kredibilitasnya, melindungi nilai ilmiah survey serta menyelamatkan demokrasi.” pungkas sumber media ini (*)
Editor : Risman Lamitira
