BALI, JN – Salah satu unit bisnis dari Harita Nickel PT. Trimegah Bangun Persada dukung kerjasama rehabilitas Mangrove sebagai program tanggungjawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut diwujudkan dengan ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) terkait program tersebut yang dilaksanakan di Bali, Kamis (17/11).
Kerjasama ini juga diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PT. TBP, PT. Pelindo Persero, PT. Bukit Asam, TBK/PTBA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Dalam MoU tersebut, semua pihak menyepakati dan mendukung kerjasama dalam meningkatkan luasan, kualitas rehabilitasi Mangrove dan pemberdayaan masyarakat mendukung pemenuhan target nasional 600.000 ha (perpres 120/2020).
Dirut PT. TBP, Donald J. Hermanus menyampaikan, perusahaan berterimakasih telah dilibatkan dalam kerjasama ini sebagai bagian dari program rehabilitasi Mangrove nasional dan aksi iklim.
“Program ini sejalan dengan visi TBP yang berupaya untuk meningkatkan dampak positif terhadap masyarakat disekitar wilayah operasional dengan melaksanakan tanggungjawab sosial, serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan”, ucap Donald.
Lanjutnya, TBP berkomitmen untuk selalu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah program Rehabilitasi Mangrove.
“Sepanjang 2021-2022 total luas lahan mangrove yang telah direhabilitasi TBP sebesar 22,49 ha yang tersebar di pulau Obi dan pulau Bacan Halmahera Selatan”, ungkapnya.
Selain itu, TBP juga mempunyai kegiatan lingkungan yang mendukung kelestarian ekosistem blue carbon seperti pembuatan terumbu karang buatan dan padang lamun. TBP memanfaatkan sisa hasil pengolahan berupa slag nikel dan FABA (fly ash bottom ash) menjadi kubus berongga untuk dijadikan karang buatan dalam rangka melestarikan terumbu karang.
“Pelestarian ini telah kita lakukan di site kami di pulau Obi, studi menegaskan pentingnya algae dan coral reefs dalam pengelolaan perubahan iklim. Organisme ini dikenal mampu menyerap karbon tiga kali lebih baik dari pohon. Kami harapkan keberhasilan pembuatan terumbu karang buatan ini akan meningkatkan nilai ekonomi sekaligus peningkatan kondisi lingkungan sekitar area penempatan terumbu karang buatan”, katanya.
Sementara itu, Kemenko Marves melalui Deputinya, Nani Hendiarti mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar terkait carbon credit khususnya pada area pesisir.
“Indonesia memiliki hutan hujan tropis, lahan gambut, mangrove, rumput laut. Hutan mangrove indonesia seluas 3,36 juta ha atau sama dengan 20 persen mangrove dunia dimana mangrove merupakan bagian ekosistem blue carbon”, ujar Nani.
Ia menegaskan pihaknya memiliki program besar dalam rehabilitasi Mangrove.
“Kami rencanakan seluas 600.000, ha area direhabilitasi sampai dengan tahun 2024. Merujuk pada peta mangrove nasional termasuk didalamnya ada restorasi pada ekosistem blue carbon”, tegasnya.
Capaian rehabilitasi Mangrove di 32 provinsi pada tahun lalu adalah 34.912 ha dan target luasan rehabilitasi Mangrove tahun ini adalah 181.500 ha (berdasarkan laporan pelaksanaan tugas BRGM triwulan I dan II 2022).
Sebelumnya, Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan memberikan tantangan bahwa kontribusi dari kelompok usaha BUMN dan swasta untuk rehabilitasi hutan dan Mangrove sampai 2024 sedikitnya dapat mencapai 100.000 ha.
Pada Agustus dan September tahun lalu telah disepakati Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menegaskan kontribusi BUMN dan swasta dalam rehabilitasi Mangrove.
Ini bertujuan mengakselerasi rehabilitasi Mangrove. PKS ini habis masa berlakunya pada September tahun ini, maka dari itu diperlukan pembaruan NKB dan PKS yang akan mengkolaborasi target-target rehabilitasi Mangrove yang lebih implementatif. (yUn)
