HALTIM, JN – Selama 3 tahun jasa profesi (jaspro) dan transportasi para Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Halmahera Timur, belum dibayarkan oleh Kementrian Agama Kabupaten Halmahera Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2021.
Jasa profesi dan transportasi para Penghulu, dijanjikan akan dibayarkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) dan bendahara namun hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.
Akibatnya para kepala KUA se Kabupaten Haltim berencana melakukan mogok kerja awal bulan depan.
“Informasi yang diterima, dari Maba Utara dan Wasile Utara, pada kegiatan Bimtek kepenghuluan pada kamis (11/11/21) lalu telah diatur kesepakatan pembayaran Jaspro penghulu oleh Iskal selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Haltim atas perintah Kepala Kankemenag Haltim Idris Kama,” ungkap salah satu Penghulu yang tidak mau namanya dipublikasikan.
Namun usai kegiatan bimtek tersebut, para Kepala KUA dikumpulkan dan dijanjikan akan segera dibayarkan jaspro.
Dalam rapat tersebut dikatakan bahwa dana yang ada tidak cukup untuk pembayaran jaspro dan transportasi penghulu. Dana hanya cukup untuk pembayaran satu bulan ditahun anggaran 2021. Sontak saja para penghulu kaget dan marah karena, otomatis hak- hak mereka dikebiri.
“Bayangkan saja sejak 2018-2021 hak kami para penghulu tidak dibayar dengan alasan anggaran tidak cukup, ini kan aneh,” Kasalnya.
Ada dua alasan dugaan kenapa hal ini tidak bisa direalisasikan karena yang pertama adalah alasan klasik yaitu ada dana tapi diselewengkan dan yang kedua ada dananya tapi tidak diusulkan untuk direvisi oleh Kasi Bimas kepada Kanwil Kemenag Provinsi.
“Dugaan yang kedua ini adalah dugaan yang kuat menurut analisa dalam rapat tersebut karena disebutkan ada dananya tapi tidak cukup,” kata sumber.
Yang paling menarik didalam kegiatan bimtek kepenghuluan tersebut telah ditekankan oleh Kepala Kankemenag Haltim bahwa Kasi Bimas dan bendahara harus menyelesaikan pembayaran tunggakan Jaspro Penghulu dan diiyakan oleh Kasi Bimas.
Atas kejadia ini Kepala Kankemenag Haltim didesak untuk mencopot Kasi Bimas dan Bendaharanya karena tidak becus dan tidak paham cara revisi anggaran untuk diusulkan ke Kanwil provinsi.
Selain jasa profesi, para penghulu juga mengeluhkan terkait dengan besaran dana operasional KUA yang hanya satu juta rupiah. “Mana ada Kantor Pemerintah di Dunia ini yang operasional nya satu juta, ini hanya ada di KUA Haltim, kata seorang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya “.
Bila dibandingkan dengan operasional KUA yang sama tipologinya di Maluku Utara dengan tipologi KUA se-Haltim maka, dapat dilihat Kua se-Haltim yang paling rendah dana operasional nya, padahal secara geografis jarak antara pusat ibukota sofifi dengan Haltim termasuk yang paling jauh. Hal ini terjadi akibat dari pemotongan anggaran oleh Bimas Kanwil Provinsi dengan alasan yang tidak dimengerti.
Padahal anggaran yang diusulkan oleh Bimas kankemenag kabupaten Haltim sudah realistis , tapi mengapa terjadi pemangkasan anggaran yang kalau di ketahui oleh Kemenag RI pusat ini sangat memalukan. Oleh karena itu Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bapak Sarbin Sehe sudi kiranya dapat memperhatikan hal-hal tersebut, cetus salah seorang penghulu yang juga tidak mau disebutka namanya.
Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi para Penghulu se Haltim akan melakukan mogok kerja dalam pelayanan pernikahan terhitung awal desember mendatang jika tuntutan hak hak mereka tidak dibayarkan pada november ini.
Sementara itu, Kepala Kemenag Halmahera Timur, Idris Kama saat dikonfirmasih melalui telephon seluler mengatakan pada saat pertemuan beberapa waktu lalu dirinya sudah memerintahkan untuk meyelesaikan hak para penghulu.
“Pada rapat evaluasi kemarin saya sudah minta kepada bendahara untuk segera menghitung berapa total anggaran dari tahun 2018 namun ada sedikit keterlambatan, sembari mengatakan dirinya masih berada di dalam speed boat,” ungkap Kepala Kanemenag Haltim. (*)
Penulis : Tim
Editor : Hijrah I
