SOFIFI, JN – Sebanyak 440 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional eselon III dan IV dilantik dan diambil sumpah janji jabatan. Upacara pengambilan sumpah jabatan atau janji ini dipusatkan di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara pada Jumat, (31/12) yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah, Samsudin A. Kadir.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Idrus Assagaf saat ditemui awak media menjelaskan bahwa dengan adanya kondisi ini yang beralih dari jabatan struktural ke fungsional ini maka secara otomatis akan berubah sistem kerjanya.
“Setiap ASN ini akan memulai sebuah paradigma baru, perubahan jabatan struktural ke fungsional ini otomatis akan berubah sistem karier dan pola kerjanya”, akunya.
Idrus katakan, mereka yang dilantik ini sesuai jabatan fungsionalnya akan berada langsung dibawah kepala dinas.
“Mereka tidak lagi berada dibawah kepala bidang melainkan dibawah Kepala Dinas, karena berada dibawah kelompok 75 jabatan fungsional untuk ASN, dan disetiap jabatan nanti ada angka kreditnya”, ujarnya.
Sementara terkait dengan kedatangan Mendagri beberapa waktu lalu, Idrus katakan tidak ada kaitan dengan kedatangan Mendagri melainkan ini keputusan presiden sejak lama yakni kebijakan nasional yang telah disetujui. Maluku Utara kata Idrus diberikan jadwal batas waktu hari ini.
Ada 17 provinsi yang telah disetujui oleh Kemendagri dan Maluku Utara telah selesai. Jika lewat dari jadwal yang ditentukan atau tahun berikut maka aturan yang ada akan berlaku murni sehingga bagi ASN yang memiliki atau masuk pada jabatan fungsional harus melalui beberapa tahapan jika tidak memenuhi persyaratan maka dengan sendirinya akan gugur.
Idrus juga katakan, sesuai dengan arahan Sekda bahwa ini merupakan salah satu peluang dan keberuntungan bagi ASN yang telah dilantik, sehingga pada tahun berikut mereka tidak lagi mengikuti tahapan-tahapan dari pemerintah pusat melainkan hanya menyesuaikan pangkat dan keahlian.
Sementara itu pada jabatan fungsional yang dilantik akhir tahun 2021 ini yang terbanyak adalah jabatan Analis Kebijakan yakni 117 orang.
“Pegawai yang terbanyak pada jabatan Analis Kebijakan yakni 117 orang. Untuk persyaratan jabatan Analis Kebijakan ini harus Strata Dua (S2), jika masuk pada tahun berikut aturan berlaku normal, maka dengan sendirinya orang tersebut gugur”, ujar Idrus.
Usai dilantik, maka seluruh ASN yang telah memiliki jabatan fungsional akan dikontrol langsung oleh Kepala Dinas dan masing-masing jabatan memiliki koordinatornya.
75 jabatan fungsional yang diduduki 440 ASN dan telah dilantik oleh Sekretaris Daerah, Samsudin A. Kadir ini sesuai dengan SK Gubernur Nomor. 821.2.29./7/KPTS/JF/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Maluku Utara Melalui Penyetaraan Jabatan. (Yun)
