HALTIM, HN – Tekanan inflasi di Maluku Utara menjadi perhatian serius menjelang akhir 2026. Inflasi tahunan yang mencapai 5,72 persen pada September menempatkan provinsi ini di posisi kedua tertinggi secara nasional. Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pun memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Bupati Halmahera Timur, Kamis (8/10) lalu.
Pertemuan itu dihadiri Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfhat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pemangku kepentingan.
Handi mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Meski inflasi bulanan pada September tercatat sekitar 0,39 persen, tekanan harga yang terjadi pada bulan-bulan sebelumnya masih memengaruhi inflasi tahunan. “Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” ujar Handi.
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar berada pada kelompok bahan pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi kelompok ini dalam paparannya mencapai sekitar 11 persen.
Sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Pergerakan harga komoditas tersebut perlu diantisipasi agar tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Tak hanya itu, pasokan ikan segar juga menjadi perhatian. Kondisi gelombang tinggi yang menghambat aktivitas nelayan berpotensi mengurangi pasokan dan memicu kenaikan harga di pasar.
Handi menjelaskan, ketergantungan masyarakat Maluku Utara terhadap ikan segar membuat stabilitas pasokan menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi. Karena itu, penguatan rantai pasok perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, serta penyediaan fasilitas penyimpanan dingin perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, tidak seluruh komponen inflasi berada dalam kendali pemerintah daerah. Harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif angkutan udara, misalnya, turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Ricfhat menegaskan, HLM TPID bukan sekadar forum koordinasi, melainkan momentum untuk menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Ricky mengingatkan agar pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada komoditas bawang, rica, dan tomat (barito). Pemerintah perlu melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas, termasuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusinya.
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” katanya.
Empat langkah yang dimaksud meliputi menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Menurut Ricky, keempat langkah tersebut harus dijalankan secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan begitu, kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan dapat dijangkau dengan harga yang wajar.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris TPID Halmahera Timur Muchlis Husin menyampaikan bahwa cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih merupakan komoditas yang perlu diantisipasi karena berkontribusi terhadap tekanan inflasi daerah.
Dia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BI, anggota TPID, dan pelaku usaha semakin solid. Langkah konkret diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar.
Penguatan sinergi tersebut diharapkan menjadi modal bagi Halmahera Timur dan Maluku Utara dalam menghadapi tekanan harga pada triwulan terakhir 2026. Upaya pengendalian inflasi pun tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat di tengah kebutuhan menjelang akhir tahun. (Yun)
