SOFIFI, JN – Anggaran belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2022 dirancang mengalami peningkatan. Sebagaimana tergambar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022, Pemprov Malut menetapkan rancangan belanja daerah sebesar Rp3,7 Triliun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp3,6 Triliun.
Sementara untuk target pendapatan daerah, justru mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,9 Triliun menjadi Rp. 2,8 Triliun di tahun 2022.
Gubernur Abdul Gani Kasuba dalam pidatonya pada Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda di gedung DPRD Maluku Utara, Senin (25/10) lalu mengatakan, saat ini pemerintah provinsi dihadapkan pada kebijakan pemerintah pusat terkait refocussing anggaran dikarenakan masih dalam penanganan pandemi covid-19. Ini tentu berdampak pada perubahan struktur perencanaan dan penganggaran di daerah.
” kebijakan pemerintah pusat terkait refocussing ini sangat berdampak pada struktur perencanaan dan penganggaran didaerah. Dengan adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara TAPD dan juga Banggar DPRD serta dukungan dari ketua dan anggota dewan maka akhirnya dapat disepakati “, kata AGK.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan Asumsi Makro pembangunan Maluku Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 ditargetkan diangka 69,70 persen, sementara tingkat kemiskinan ditarget sebesar 6,92 persen, tingkat pengangguran terbuka target 5,06 persen serta laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan diangka 7,15 persen.
Lanjutnya, untuk pendapatan per kapita ditargetkan Rp23,35 juta dan indeks rasio kini targetnya diangka 0,324 sementara laju inflasi tahunan diprediksi 2,14 persen.
Orang nomor satu di Pemprov Malut itu bilang, kebijakan belanja daerah saat ini diarahkan untuk biayai prioritas daerah dan program, serta semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD. Anggaran yang telah dirancang senilai Rp3,7 Triliun ini akan lebih difokuskan pada belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, ujar gubernur.
Selain itu, untuk pembiayaan daerah kata gubernur, dirancang sebesar Rp150 Miliar dan pengeluaran untuk biaya pokok pinjaman daerah juga sama sebesar Rp150 Miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud mengaku mengupayakan agar pembahasan dilakukan dengan maksimal dan dapat disetujui bersama sesuai waktu yang telah disepakati. (Yunda/red)
