HALSEL, JN – Aksi demo masyarakat bersama Mahasiswa, LSM dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terkait masalah putusan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dinilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai sesuatu yang wajar di era demokrasi.
Sebab itu bagian dari aspirasi masyarakat yang patut didengar bersama para pemangku kepentingan di daerah.
“Kalau ditanya mengenai aksi demo, PDIP menilai itu wajar karena murni aspirasi masyarakat jadi patut diapresiasi.”ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Halsel yang juga Anggota DPRD Halsel, Benyamin Hi. Daud, kepada JaretNews.com, Minggu (22/01/2023).
Wakil rakyat dua periode itu mengaku bahwa secara organisasi PDIP Halsel memaklumi aksi yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk aspirasi bagi mereka yang tidak puas atas hasil sengketa Pilkades.
“Yang pasti setiap aksi pasti ada reaksi jadi wajar kami melihat itu.”pungkas Benyamin.
Anggota DPRD asal daerah pemilihan (Dapil) I Halmahera Selatan itu menambahkan saat ini DPRD sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket atau penyelidikan atas sejumlah dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Halmahera Selatan sejak dua pekan lalu.
Lanjut dia Pansus itu bersifat luas karena mengakomudir seluruh persoalan Pilkades mulai dari tahapan sampai pada putusan hasil segketa Pilkades.
“Pansus Pilkades dibentuk atas usulan seluruh Fraksi di DPRD Halsel termasuk PKB.”tutup Ketua DPC PDIP. (*)
Editor : Risman Lamitira
