HALSEL, JN – Bupati Kabupaten Halmahera.Selatan, Provinsi Maluku Utara, H. Usman Sidik, berjanji akan membasmi para mafia BBM dan Migas di wilayah Halmahera Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Usman Sidik di hadapan ratusan massa aksi yang menggelar demo meminta supaya Bupati segera membasmi mafia BBM dan Migas bertempat di perempatan jalan menuju kantor bupati Desa Tomori pada Rabu (07/09/2022).
Bupati Usman Sidik yang didampingi Sekretaris Daerah Saiful Turuy dan Kapolres Halsel, AKBP Herry Purwanto mengatakan permintaan massa aksi agar menangkap dan mengadili para mafia BBM dan Migas yang salah satunya oknum Anggota DPRD Halsel, akan dilakukan dengan mencabut izin usaha jika itu terbukti.
Menurut mantan Wartawan RCTI itu bahwa siapapun yang terbukti terlibat akan ditindak termasuk pejabat dan oknum anggota DPRD.
Hanya saja menurut Bupati, seluruh laporan yang disampaikan maupun melalui media harus didasari dengan bukti otentik, tidak asal main tuding.
“Saya minta ke rekan – rekan OKP maupun KNPI yang miliki data nama para mafia BBM disertai bukti foto dan aktifitas kegiatan dilapangan maka akan di tindak.”tegas Bupati.
Lanjut Obama sapaan akrab Bupati Halsel, bahwa menindaklanjuti tuntutan para pendemo pihaknya sudah membentuk tim khusus melibatkan aparat keamanan termasuk melibatkan OKP dan Mahasiswa.
Tujuan dari tim ini bertugas melakukan evaluasi menyeluruh termasuk normalisasi harga Sembako dalam bentuk intervensi Pemerintah kepada masyarakat tidak mampuh terdampak kenaikan harga BBM.
“Hasil evaluasi APBD Perubahan kita siapkan Rp 4 Miliar, hanya saja dengan jumlah masyarakat begini banyak maka saya sudah mengusulkan tambahan anggaran Rp 10 Miliar untuk kebijakan ini.”terang Bupati.
Pria asal Orimakurunga Kayoa itu juga menyesalkan kenaikan harga tiket kapal tujuan Ternate – Bacan yang mencapai 35 persen, dibuat secara sepihak oleh agen.
Padahal mestinya harga tiket harus mengacu pada SK Gubernur dan kenaikannya hanya dibawah 30 persen.
“Saya juga kaget harga tiket naik 35 persen, saat di atas kapal semalam langsung tegur keras tapi mau gimana itu wilayah Provinsi, Kabupaten hanya menjalankan.”pungkas Bupati.
Terkait dengan kondisi terkini dirinya mengancam para pimpinan SKPD (Kepala Dinas, red) agar tidak lambat menyikapi tuntutan masyarakat.
“Bagi pimpinan SKPD yang lambat menyikapi kondisi di lapangan, saya tidak segan copot, dan itu pasti dalam waktu 1×24 jam.”tegas wartawan Senior Maluku Utara ini. (*)
Editor : Risman Lamitira
