HALSEL, JN – Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga NIasional Indonesia (KONI) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 Desember tahun 2024 lalu di Hotel Buana Lipu Labuha ternyata masih menyisahkan masalah.
Terbaru ditemukan ada 2 Cabang Olahraga (Cabor) yang mendapat mandat dari KONI Provinsi Maluku Utara, ternyata sama sekali belum terdaftar kepengurusannya di KONI Halmahera Selatan.
Kedua Cabor tersebut diketahui merupakan pendukung Ketua terpilih Ny. Henny Pora yakni, Cabang olahraga bela diri Wusuh dan Cabang olahraga Cick Boxing.
Sementara itu terdapat Cabang olahraga (Cabor) yang secara sah terdaftar di KONI Halmahera Selatan dan terbukti miliki badan kepengurusan serta masih aktif berdasarkan SK, namun tidak diakomodir hak suara mereka, diantaranya Cabor FORKI dan Cabor IPSI.
Hal ini disampaikan sejumlah pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dengan penuh kekecewaan karena secara sah kepengurusannya masih aktif, namun tidak diakui atau tidak diakomodir hak suaranya oleh tim penjaringan dan panitia musyawarah itu sendiri.
“Banyak keluhan disampaikan pengurus Cabang Olahraga (Cabor) pasca Musyawarah, dan ini harus disikapi dengan serius karena telah merugikan tidak hanya pengurus tetapi atlet juga.”ujar Pemerhati Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan, Nahrawi Rabul kepada wartawan Sabtu (04/01/2025).
Nahrawi mengaku pasca Musyawarah terjadi aksi protes karena terdapat begitu banyak pelanggaran yang dilakukan KONI Provinsi Maluku Utara.
Dimana banyak Cabor – Cabor yang merasa tidak diakui kepengurusannya, padahal mereka masih aktif.
Sebaliknya ada Cabor yang belum terdaftar sebagai anggota di KONI Halmahera Selatan tetapi diakui saat Musyawarah berlangsung.
“Kami sebagai warga Halmahera Selatan merasa peduli dengan Olahraga sangat prihatin dengan kondisi pasca Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Halmahera Selatan ternyata banyak masalah.”ungkap Nahrawi Rabul.
Mantan Anggota DPRD Halmahera Selatan itu mendesak Ketua dan seluruh jajaran KONI Provinsi Maluku Utara, agar dapat meninjau dan mempertimbangkan kembali hasil Musyawarah tersebut.
Jika permintaan ini tidak disikapi secara serius oleh Ketua dan jajaran KONI Provinsi Maluku Utara, maka kami akan mengambil langkah protes hingga ke KONI Pusat.
Dengan demikian kami pastikan KONI Kabupaten Halmahera Selatan, tidak maksimal dalam mengimplementasikan fungsi dan tujuannya sebagaimana yang diamanatkan dalam AD/ART itu sendiri, atau bisa di kata KONI Halsel “mati suri”. (*)
Editor : Risman Lamitira
